Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Tidak Naik

Pemerintah Provinsi Banten telah mengumumkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung perkembangan industri otomotif di Banten.

Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Banten

Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, Ucok Abdulrauf Damenta, menyatakan bahwa meskipun ada tambahan pungutan opsen PKB dan BBNKB sebesar 66 persen, besaran tarif PKB dan BBNKB tetap tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Opsen adalah pungutan tambahan yang ditetapkan sebesar 66 persen dari PKB terutang dan/atau BBNKB terutang. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

Kebijakan tidak menaikkan PKB dan BBNKB di Banten diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung perkembangan industri otomotif di provinsi ini. Dengan adanya kebijakan pengurangan pokok PKB sebesar 12,15 persen dan pengurangan pokok BBNKB sebesar 37,25 persen, besaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat tambahan pungutan opsen, masyarakat tidak akan merasakan beban pajak yang lebih berat.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Pemerintah Provinsi Banten berharap kebijakan ini dapat menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung perkembangan industri otomotif di Banten. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Referensi

1. Radar Banten. "Hore, Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Tidak Naik." [Online]. Available: https://www.radarbanten.co.id/2025/01/05/hore-pajak-kendaraan-bermotor-di-banten-tidak-naik/. [Accessed: 08-Jan-2025].
2. Zona Banten. "Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Dipastikan Tidak Naik Tahun 2025." [Online]. Available: https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-238946545/pajak-kendaraan-bermotor-di-banten-dipastikan-tidak-naik-tahun-2025?page=all. [Accessed: 08-Jan-2025].
3. Satelit News. "Pemprov Banten Terapkan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor." [Online]. Available: https://www.satelitnews.com/130564/pemprov-banten-terapkan-relaksasi-pajak-kendaraan-bermotor/. [Accessed: 08-Jan-2025].
4. Viva. "Daftar Provinsi yang Klaim Pajak Kendaraan Tak Naik Walau Ada Opsen." [Online]. Available: https://www.viva.co.id/otomotif/1787852-daftar-provinsi-yang-klaim-pajak-kendaraan-tak-naik-walau-ada-opsen. [Accessed: 08-Jan-2025].
5. Tribun Banten. "Bapenda: Tak Ada Kenaikan Tarif PKB dan BBNKB di Banten 2025." [Online]. Available: https://banten.tribunnews.com/2025/01/02/bapenda-tak-ada-kenaikan-tarif-pkb-dan-bbnkb-di-banten-2025. [Accessed: 08-Jan-2025].