Hanya 3,21 Persen Warga Pandeglang yang Merasakan Pendidikan Tinggi, Ada Apa dengan Pendidikan Kita?

Hanya 3 Persen Warga Pandeglang yang Merasakan Pendidikan Tinggi, Ada Apa dengan Pendidikan Kita?

Meski berbagai program pemerintah terus digalakkan, data statistik menunjukkan tantangan struktural yang besar di Kabupaten Pandeglang: sangat sedikit warganya yang berhasil menembus bangku kuliah.

Pendidikan sering kali disebut sebagai kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sayangnya, realitas ini tampaknya masih menjadi jalan terjal bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten [web:19]. Data terbaru menunjukkan fakta yang cukup memprihatinkan terkait tingkat partisipasi pendidikan lanjutan di wilayah ini.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga pertengahan tahun 2024, tercatat hanya 3,21% penduduk Kabupaten Pandeglang yang berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi [web:16]. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi dan menempatkan Pandeglang pada posisi yang tertinggal dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dominasi tamatan pendidikan dasar masih sangat kuat [web:16]. Data yang sama menunjukkan bahwa mayoritas penduduk, yakni sekitar 35,29%, hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) [web:16]. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di angka 16,26% [web:16]. Kondisi ini mencerminkan tingginya angka putus sekolah pada masa transisi dari pendidikan dasar menuju menengah dan tinggi.

Tantangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rendahnya angka lulusan perguruan tinggi ini sejalan dengan indikator pendidikan lainnya, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini mengukur jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal.

Pada tahun 2025, RLS di Kabupaten Pandeglang tercatat hanya mencapai 7,5 tahun [web:27]. Artinya, rata-rata masyarakat Pandeglang hanya mengenyam pendidikan hingga pertengahan bangku SMP atau kelas VII [web:27]. Meskipun angka ini naik tipis 0,34 tahun dari periode sebelumnya, Pandeglang masih tertinggal jauh di bawah rata-rata RLS Provinsi Banten yang mencapai 9,56 tahun dan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun [web:27].

Kesenjangan ini menjadi sinyal alarm bagi pemerintah daerah. Tanpa durasi pendidikan yang memadai, masyarakat akan kesulitan bersaing di dunia kerja modern yang semakin menuntut keterampilan spesifik dan kemampuan analisis tingkat lanjut.

Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Persoalan di ujung piramida pendidikan (perguruan tinggi) ternyata berakar dari fondasi yang rapuh di jenjang dasar dan menengah. Masalah serius yang saat ini dihadapi Pandeglang adalah melonjaknya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) [web:21].

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) setempat, pada tahun ajaran 2025/2026 tercatat lebih dari 18 ribu anak di Pandeglang putus sekolah [web:21][web:23]. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya [web:21]. Masalah ekonomi, aksesibilitas fisik (terutama di daerah pelosok atau dataran tinggi yang mencakup 14,93% wilayah kabupaten), hingga pergeseran nilai mengenai pentingnya pendidikan diduga menjadi faktor utama [web:17].

Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebenarnya telah menyadari hal ini dan menetapkan target “nol ATS”, namun persoalan pendataan yang amburadul serta validasi di lapangan membuat target tersebut masih jauh dari kenyataan [web:25]. Tanpa menyelesaikan kebocoran di level dasar, sulit berharap jumlah mahasiswa asal Pandeglang akan meningkat.

Dampak Sistemik terhadap Kualitas SDM dan Pembangunan

Krisis pendidikan ini bukan hanya masalah statistik, melainkan masalah sistemik yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Dengan hanya 3% populasi yang mengecap pendidikan tinggi, Pandeglang akan kesulitan melahirkan inovator, tenaga ahli kesehatan, teknisi tingkat lanjut, hingga tenaga pendidik berkualitas dari rahimnya sendiri.

Minimnya pemahaman literasi dan kemampuan berpikir kritis (keterampilan yang biasanya diasah di perguruan tinggi) juga dapat memperlambat adopsi teknologi. Dalam era digital di mana kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi mendominasi, angkatan kerja yang hanya dibekali pendidikan tingkat dasar akan sangat rentan terpinggirkan.

Selain itu, kurangnya SDM berpendidikan tinggi membuat Pandeglang sering kali harus mengandalkan tenaga profesional dari luar daerah untuk posisi-posisi strategis [web:16]. Hal ini secara tidak langsung menghambat roda perputaran ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat asli dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Mencari Jalan Keluar

Menyelesaikan masalah ini membutuhkan intervensi yang tidak biasa (business as usual). Beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran untuk warga kurang mampu harus diperluas. Namun, itu tidak cukup jika akar masalahnya tidak ditangani.

Pemerintah daerah perlu membenahi infrastruktur pendidikan dasar hingga menengah, terutama di wilayah-wilayah sulit jangkau. Validasi data Anak Tidak Sekolah harus diperbaiki agar intervensi bisa dilakukan secara presisi [web:25]. Selain itu, program pendidikan vokasi (D1-D3) yang langsung terhubung dengan kebutuhan industri perlu diperbanyak untuk memberikan alternatif yang lebih terjangkau dan realistis bagi lulusan SMA/SMK.

Pandeglang memiliki potensi besar. Namun, tanpa investasi serius pada otak dan kemampuan berpikir warganya, potensi itu hanya akan menjadi sebatas angan.

---

Sumber Referensi:

• Katadata Databoks, "3,21% Penduduk Pandeglang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024", 22 Oktober 2024. Link
• Katadata Databoks, "Rata-rata Lama Sekolah di Pandeglang Capai 7,5 Tahun...", 21 Januari 2026. Link
• Serambi Update, "Angka Anak Putus Sekolah di Pandeglang...", 22 September 2025. Link
• Daily Hits, "Data Amburadul, Ribuan Anak di Pandeglang Putus Sekolah", 13 Desember 2025. Link